A Simple Key For intelijen indonesia Unveiled

A Simple Key For intelijen indonesia Unveiled

Blog Article

Berbagai kasus dugaan politisasi intelijen, penyalahgunaan intelijen, hingga inefektivitas intelijen masih mendapatkan respons pengawasan yang minim yang selama ini menjadi penghambat berjalannya agenda reformasi intelijen.

yang memberikan keuntungan yang menentukan bagi mereka yang menguasainya. Bahkan media massa mampu untuk mempengaruhi dengan signifikan proses peradilan yang sedang berlangsung, sehingga berakibat kekuasaan kehakiman menjadi tidak independen. Media massa sangat efektif sebagai alat pembenaran.

Tapi apa yang bisa kita rasakan dan kita lihat dari hasil reformasi ini? Reformasi yang telah berjalan enam belas tahun ini semula bertujuan menegakkan demokrasi dan HAM, kini kita lihat hasilnya.

Indonesia adopts democracy, meaning that sovereignty is vested from the people today and executed pursuant to your rule of legislation. The basic rule of legislation is represented in the Indonesian constitution, i.e., the Principle Laws of 1945 (“1945 Constitution”). It divides the power horizontally by generating a separation of powers into equal functions of point out establishments, which Regulate each other determined by checks, and balances program. These features, Even though not strictly so, are commonly ascribed to govt, legislative, and judicative energy, which recommended the adoption, by Indonesia of trias politica. The chief electric power is held from the President and Vice chairman, which are elected immediately via the individuals in a very general election every single 5 years. The President is both of those the head of state and The top of presidency. The President may perhaps appoint ministers heading departments or ministries as his aides in The federal government. The legislative electric power is held by the home of Consultant (Dewan Perwakilan Rakyat – “DPR”) as well as the Senate (Dewan Perwakilan Daerah – “DPD”) whose associates are chosen by standard elections every single five years, which also hold equivalent position toward other point out establishments. DPR’s ability extends further than the slender interpretation of legislating or lawmaking. What's more, it holds the budgeting authority and the more essential purpose of symbolizing the people today in supervising the executive ability. That is exemplified by the right to carry out interpellation, i.e., questioning The chief on an aspect of presidency plan plus the prerequisite the President should really receive its acceptance in getting into into Worldwide treaties that substantially impacts the people today’s livelihood and to declare war. To complement DPR’s supervisory role, an unbiased audit company called the Fiscal Audit Agency (Badan Pemeriksa Keuangan – “BPK”) with the authority Plainly represented by its title, is formed. DPD, Indonesia’s Model in the senate, performing independently, is weaker than its parliamentary counterpart with authorities confined to planning costs and building suggestions (devoid of voting or legislative power to enact them) relevant to issues of regional autonomy, romance and financial balances between central and regional electrical power, development, expansion, and merger of areas, management of all-natural and also other economic assets.

Kekuatan kontra intelijen juga sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga kedaulatan dan mewaspai infiltrasi pihak luar yang sewaktu-waktu dapat menyerang.

Namun, setiap perkembangan pasti diiringi dengan tantangan. Andhika menyoroti bahwa mentalitas di lingkungan intelijen semakin terbuka, yang pada akhirnya dapat mengompromikan prinsip-prinsip kerahasiaan. Ia juga mencatat bahwa partisipasi dari masyarakat sipil dalam struktur BIN masih minim.

Dihadapkan oleh perubahan besar politik, ekonomi dan keamanan international yang tidak lagi menganut konsep bipolar, telah merubah potensi ancaman terhadap kepentingan nasional Indonesia. Hal ini tentunya menuntut intelijen Indonesia, sebagai pengemban fungsi deteksi dan cegah dini, mampu mengidentifikasi kerawanan dan ancaman terhadap kewibawaan kedaulatan negara secara Specialist, tanpa mengurangi prinsip-prinsip bekerja dalam diam.

It is achievable that a decree issued because of the minister to ban or dissolve a corporation may be challenged from the State Administrative Courtroom (PTUN).

Bahkan jika aksi terorisme telah terjadi seperti Ali Imron yang dalam penjara, ia tetap dimanfaatkan untuk kepentingan intelijen.

Cara pandang Soeharto terhadap ancaman yang muncul saat itu menjadikan intelijen tidak hanya sebagai instrumen klik disini politik, tapi juga menjadikan intelijen sebagai konsolidasi militer.

Meski masih diperdebatkan apakah ancaman tersebut sifatnya harus eksternal atau bisa juga interior, berbagai permasalahan ekonomi yang muncul belakangan ini bisa jadi merupakan simptom dari kinerja intelijen yang belum ajeg.

Problems were elevated concerning the function of BIN to be a Software to the political interests with the President.

Tanpa peningkatan kapasitas produksi melalui investasi, lonjakan permintaan justru dapat menyebabkan inflasi dan defisit neraca perdagangan akibat peningkatan impor.

Belum tentu kata Pak Jokowi  #jokowi #megawati #sby #prabowo #didietprabowo #gibran #kaesang #ahy #puanmaharani #pdip #infografis #beritapolitik #politikindonesia #pinterpolitik